Mengatur Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Waralaba
Siapkan jalur penyelesaian sengketa yang jelas agar perselisihan dengan mitra tidak langsung mengganggu operasional gerai.
Diterbitkan

Sebelum mewaralabakan bisnis, pemilik usaha perlu menentukan bagaimana perselisihan dengan mitra akan ditangani. Perbedaan perhitungan tagihan, penafsiran standar, atau pelaksanaan dukungan dapat berkembang menjadi sengketa apabila jalur penyelesaiannya kabur. Dalam komunitas waralaba, klausul penyelesaian sengketa bukan tanda kurang percaya, melainkan pegangan bersama untuk menjaga proses tetap tertib, berimbang, dan dapat dijalankan.
1. Tetapkan dasar hukum dan cakupan sengketa
Payung hukum utama waralaba di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba, yang menggantikan PP Nomor 42 Tahun 2007. PP ini mengatur bahwa hubungan waralaba didasarkan pada perjanjian antara para pihak yang berkedudukan hukum setara dan berlaku hukum Indonesia. Penyelesaian sengketa termasuk materi yang harus dimuat dalam perjanjian waralaba.
Artinya, jangan hanya menyalin kalimat “perselisihan diselesaikan secara musyawarah”. Kalimat tersebut belum menjawab siapa yang berunding, kapan proses dimulai, atau apa yang dilakukan jika kesepakatan tidak tercapai.
Tentukan cakupan klausul secara jelas, misalnya perselisihan mengenai penafsiran perjanjian, pelaksanaan kewajiban, perhitungan pembayaran, dan dugaan pelanggaran. Mintalah penasihat hukum memastikan cakupan tersebut selaras dengan jalur penyelesaian yang dipilih.
Bedakan pula sengketa kontraktual dengan urusan kepatuhan kepada pemerintah. Kesepakatan antara pemberi dan penerima waralaba tidak menggantikan kewajiban perizinan, pelaporan, atau kewenangan instansi terkait. Sebuah persoalan dapat memerlukan penyelesaian kontraktual sekaligus tindakan kepatuhan yang terpisah.
2. Susun tahapan perundingan yang bisa dijalankan
Mulailah dari pemberitahuan sengketa tertulis. Dokumen ini sebaiknya memuat pokok masalah, ketentuan perjanjian yang dipersoalkan, kronologi, bukti pendukung, dan penyelesaian yang diminta. Tujuannya bukan memperbanyak administrasi, tetapi memastikan kedua pihak membahas persoalan yang sama.
Tetapkan dalam perjanjian:
- Alamat surat dan alamat surel resmi untuk pemberitahuan.
- Cara menentukan kapan pemberitahuan dianggap diterima.
- Batas waktu tanggapan dan masa perundingan.
- Wakil masing-masing pihak yang berwenang mengambil keputusan.
- Cara mencatat kesepakatan atau kegagalan perundingan.
Jangka waktu tersebut merupakan pilihan kontraktual yang perlu disepakati, bukan angka baku yang dapat diasumsikan berlaku untuk semua waralaba. Gunakan satuan hari yang tegas, baik hari kalender maupun hari kerja.
Pisahkan penanganan keluhan operasional sehari-hari dari perundingan sengketa. Tim pendamping dapat menjelaskan fakta, tetapi belum tentu berwenang menyepakati pengurangan tagihan atau perubahan kewajiban. Libatkan pengambil keputusan sebelum waktu perundingan habis.
Apabila para pihak memilih mediasi di luar pengadilan, jelaskan cara menunjuk mediator, pembagian biaya, dan batas waktu prosesnya. Mediator membantu para pihak mencari kesepakatan; ia bukan hakim yang memutus siapa yang menang. Jika tercapai penyelesaian, dokumentasikan kewajiban, tenggat pelaksanaan, dan penanggung jawabnya.
3. Pilih forum akhir tanpa klausul yang bertentangan
Setelah perundingan atau mediasi gagal, perjanjian harus menyediakan jalur berikutnya. Dua pilihan yang lazim adalah pengadilan atau arbitrase. Jangan menuliskan keduanya sebagai forum akhir yang sama-sama bebas dipilih tanpa penjelasan hubungan dan batas kewenangannya.
Arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jalur ini memerlukan perjanjian arbitrase tertulis dan hanya dapat digunakan untuk sengketa yang menurut hukum dapat diselesaikan melalui arbitrase. Adanya kesepakatan arbitrase membawa konsekuensi terhadap kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili sengketa yang tercakup di dalamnya.
Jika memilih arbitrase, pastikan nama lembaga, aturan prosedur, tempat arbitrase, bahasa, dan mekanisme penunjukan arbiter tidak menimbulkan ketidakjelasan. Pertimbangkan biaya serta kemampuan kedua pihak mengikuti proses, terutama ketika nilai perselisihan relatif kecil.
Jika memilih pengadilan, mintalah penasihat hukum memeriksa rumusan pilihan pengadilan dan kesesuaiannya dengan aturan kewenangan. Jangan menganggap pencantuman nama suatu pengadilan otomatis menyelesaikan seluruh persoalan yurisdiksi.
Pilihan forum perlu dibicarakan sebelum penandatanganan. Calon mitra harus memahami konsekuensinya, bukan baru mengetahuinya ketika menerima pemberitahuan sengketa.
4. Atur pekerjaan yang tetap berjalan selama sengketa
Perselisihan atas satu tagihan tidak selalu berarti seluruh kerja sama harus berhenti. Identifikasi kewajiban yang tetap dilaksanakan selama proses berlangsung, sepanjang diperbolehkan hukum dan sesuai keadaan, seperti menjaga keselamatan pelanggan, melindungi informasi rahasia, serta membayar jumlah yang tidak disengketakan.
Namun, jangan membuat klausul kelangsungan operasional yang memaksa gerai melakukan kegiatan tidak aman atau melanggar hukum. Pisahkan kebutuhan tindakan mendesak dari penyelesaian pokok sengketa, lalu minta penasihat hukum menyelaraskannya dengan forum yang dipilih.
Siapkan juga tata kelola bukti. Simpan versi perjanjian, pemberitahuan resmi, catatan transaksi, notulen pertemuan, dan korespondensi secara tertib. Batasi akses sesuai tugas; jangan menjadikan grup percakapan seluruh mitra sebagai tempat memperdebatkan perkara individual.
Sebelum menawarkan waralaba, uji klausul menggunakan satu simulasi: mitra menolak sebagian tagihan karena dukungan yang dijanjikan belum diberikan. Telusuri siapa menerima pemberitahuan, siapa berunding, bukti apa yang diperlukan, dan ke mana perkara berlanjut.
Pegangan praktis: siapkan jalur tertulis dari pemberitahuan hingga forum akhir. Klausul yang baik membuat kedua pihak mengetahui langkah berikutnya tanpa harus berselisih lagi tentang cara menyelesaikan sengketa.
Sumber
- Ubah Bisnis Jadi Penghasil Royalti: Panduan Urus Legalitas Bisnis ...
- PP No. 35 Tahun 2024 tentang Waralaba | Peta Hukum
- bahwa dalam yang - JDIH BPK RI
- [PDF] PENGATURAN WARALABA DI INDONESIA - OJS ITB-AD
- Begini Cara Memulai Bisnis yang Legal di Indonesia, Simak!
- Berita waralaba Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini
- 1195
- PENGATURAN HUKUM TENTANG FRANCHISE DI INDONESIA



