Mengatur Perpanjangan Perjanjian Waralaba di Indonesia
Siapkan syarat, jadwal, biaya, dan proses perpanjangan perjanjian sejak awal agar pemberi waralaba dan mitra memiliki kepastian.
Diterbitkan

Saat menyiapkan bisnis untuk diwaralabakan, pemilik usaha sering lebih fokus pada pembukaan gerai daripada kelanjutan hubungan setelah kontrak berakhir. Padahal, mitra perlu mengetahui apakah usahanya dapat diteruskan, dengan syarat apa, dan kapan keputusan diberikan. Dalam komunitas waralaba, aturan perpanjangan yang jelas membantu kedua pihak merencanakan investasi tanpa mengandalkan janji lisan. Susun mekanismenya sebelum menawarkan kerja sama pertama.
1. Bedakan hak mengajukan dan hak memperoleh perpanjangan
Dasar utama pengaturan waralaba di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba, yang menggantikan PP Nomor 42 Tahun 2007. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan waralaba berdasarkan perjanjian dengan kedudukan hukum para pihak yang setara dan berlakunya hukum Indonesia. Tata cara perpanjangan merupakan salah satu materi yang harus dimuat dalam perjanjian waralaba.
Kewajiban mencantumkan tata cara tersebut tidak berarti setiap mitra otomatis memperoleh masa kerja sama baru. Karena itu, pilih mekanisme yang benar-benar ingin ditawarkan:
- Perpanjangan berdasarkan permohonan: mitra mengajukan permohonan, lalu pemberi waralaba menilainya menggunakan persyaratan yang disepakati.
- Hak perpanjangan bersyarat: mitra berhak memperpanjang apabila seluruh persyaratan yang disebutkan secara jelas telah terpenuhi.
- Perpanjangan berdasarkan kesepakatan baru: kelanjutan hubungan memerlukan persetujuan kedua pihak atas ketentuan berikutnya.
Hindari mencampur ketiganya. Kalimat “mitra berhak memperpanjang” bertentangan secara praktis dengan kalimat “pemberi waralaba dapat menolak tanpa alasan” jika keduanya dibiarkan tanpa penjelasan. Mintalah penasihat hukum memeriksa konsistensi rumusannya.
Jelaskan juga apakah perpanjangan dituangkan dalam adendum atau perjanjian baru. Pilihan dokumen perlu disesuaikan dengan perubahan hubungan dan kewajiban administrasi yang berlaku, bukan sekadar mengganti tanggal pada kontrak lama.
2. Tetapkan jadwal agar keputusan tidak mendadak
Hitung jadwal perpanjangan mundur dari tanggal berakhirnya perjanjian. Sisakan waktu untuk pemeriksaan dokumen, evaluasi, perbaikan kekurangan, pembahasan ketentuan baru, dan penandatanganan. Jangan menetapkan tenggat permohonan begitu dekat dengan akhir kontrak sehingga mitra tidak memiliki pilihan yang realistis.
Perjanjian sebaiknya mengatur urutan berikut:
- Pemberi waralaba mengirim pengingat masa berlaku.
- Mitra menyampaikan permohonan melalui saluran resmi.
- Pemberi waralaba mengonfirmasi kelengkapan berkas.
- Evaluasi dilakukan dan kekurangan diberitahukan secara tertulis.
- Mitra mendapatkan kesempatan perbaikan sesuai kesepakatan.
- Keputusan diberikan sebelum kontrak lama berakhir.
Untuk setiap tahap, cantumkan penanggung jawab, batas waktu, dan bukti penerimaan. Tenggat internal ini merupakan rancangan kontraktual; jangan menyajikannya sebagai batas waktu wajib dari pemerintah.
Atur pula akibat keterlambatan respons. Diamnya salah satu pihak sebaiknya tidak dibiarkan bermakna ganda. Jika tidak ada perpanjangan otomatis, nyatakan dengan jelas. Apabila proses belum selesai mendekati akhir kontrak, kelanjutan operasional memerlukan pengaturan tertulis yang disepakati, bukan asumsi bahwa hubungan lama terus berlaku.
3. Gunakan syarat terukur dan jelaskan biaya sejak awal
Syarat perpanjangan harus berkaitan dengan kemampuan mitra menjalankan sistem bisnis. Contohnya adalah penyelesaian kewajiban pembayaran, kepatuhan terhadap standar yang disepakati, keberlakuan izin yang diperlukan, serta kepastian penggunaan tempat usaha selama periode berikutnya.
Hindari kriteria seperti “memuaskan pemberi waralaba” tanpa indikator. Untuk setiap syarat, tentukan bukti dan cara penilaiannya. Jika ada kekurangan yang masih dapat diperbaiki, jelaskan tindakan koreksi dan cara memverifikasi penyelesaiannya.
Sebagai contoh, mitra yang harus memperbarui peralatan perlu mengetahui daftar peralatan, alasan kebutuhan, jadwal pemenuhan, dan pihak yang memeriksa. Jangan baru mengungkap kewajiban renovasi besar setelah mitra menyatakan ingin memperpanjang.
Pisahkan pula komponen biaya berikut bila memang dikenakan:
- Imbalan untuk memperoleh masa kerja sama berikutnya.
- Biaya pembaruan peralatan atau tampilan gerai.
- Biaya pelatihan tambahan yang relevan.
- Pengeluaran kepada pihak ketiga, seperti pengurusan dokumen tertentu.
Tidak semua komponen harus ada. Hindari penagihan ganda atas layanan yang sudah termasuk dalam royalti atau kewajiban pemberi waralaba. Jika nilai belum dapat ditentukan sejak awal, tuliskan dasar penetapan dan kapan penawaran biaya final disampaikan. Jangan menjanjikan bahwa perpanjangan selalu gratis jika masih terdapat pengeluaran wajib.
4. Dokumentasikan keputusan dan periksa kewajiban lanjutan
Gunakan formulir evaluasi yang sama untuk mitra dengan kondisi sebanding. Simpan permohonan, bukti pemenuhan syarat, hasil pemeriksaan, tanggapan mitra, dan keputusan akhir. Penolakan sebaiknya disertai alasan yang merujuk pada persyaratan kontrak, bukan alasan baru yang muncul setelah evaluasi.
Sebelum penandatanganan, susun ringkasan perubahan: masa berlaku, biaya, hak penggunaan kekayaan intelektual, kewajiban pembaruan gerai, serta layanan pendampingan. Berikan kesempatan kepada mitra untuk memahami perubahan dan memperoleh nasihat independen.
Periksa juga dampaknya terhadap STPW dan data perizinan melalui mekanisme yang berlaku. Penandatanganan dokumen perpanjangan tidak dengan sendirinya memperbarui seluruh administrasi. Pastikan hak merek dan kewenangan penggunaannya tetap mendukung periode kerja sama berikutnya.
Inti praktis: siapkan satu lembar alur perpanjangan yang memuat jadwal, syarat, bukti, biaya, dan pejabat pengambil keputusan. Cocokkan dengan perjanjian sebelum merekrut mitra pertama agar kelanjutan hubungan dapat direncanakan secara adil.
Sumber
- Ubah Bisnis Jadi Penghasil Royalti: Panduan Urus Legalitas Bisnis ...
- Begini Cara Memulai Bisnis yang Legal di Indonesia, Simak!
- bahwa dalam yang - jdih.kemendag.go.id
- [PDF] PENGATURAN WARALABA DI INDONESIA - OJS ITB-AD
- 2023pb33057.pdf
- Berita waralaba Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini
- Cara Legalisasi Usaha di Indonesia: Panduan Lengkap dan Terkini - Suara.com
- 1195



