Menetapkan Standar Persetujuan Lokasi Gerai Waralaba
Susun kriteria lokasi, bukti survei, dan alur persetujuan sebelum calon mitra menyewa tempat untuk gerai waralaba.
Diterbitkan

Lokasi yang ramai belum tentu cocok untuk bisnis Anda. Ketika usaha mulai diwaralabakan, keputusan memilih tempat tidak boleh bergantung pada intuisi pemilik atau desakan calon mitra yang sudah menemukan ruko murah. Dalam komunitas waralaba, standar persetujuan lokasi membantu kedua pihak menilai risiko dengan dasar yang sama sebelum terikat biaya sewa dan renovasi.
1. Turunkan standar lokasi dari kebutuhan usaha
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba menempatkan pemilihan lokasi usaha sebagai salah satu unsur minimum standar operasional dan prosedur dalam sistem bisnis waralaba. Sistem tersebut harus tertulis, mudah diajarkan dan diaplikasikan, serta memiliki kerangka kerja yang jelas dan sama antara pemberi dan penerima waralaba.
Artinya, sebelum menawarkan bisnis, Anda perlu mengubah pengalaman memilih tempat menjadi pedoman yang dapat digunakan tim dan calon mitra. PP tersebut tidak menetapkan satu ukuran luas, tingkat keramaian, atau batas sewa yang berlaku untuk semua konsep. Parameter itu perlu ditentukan sesuai kebutuhan bisnis, bukan diperlakukan sebagai angka wajib pemerintah.
Mulailah dengan membedakan syarat wajib dan faktor pembanding. Syarat wajib merupakan kondisi yang tanpanya gerai tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Faktor pembanding membantu memilih di antara beberapa tempat yang sama-sama memenuhi syarat.
Contohnya, usaha makanan dengan pengolahan di tempat mungkin membutuhkan kapasitas listrik, pasokan air, jalur pembuangan, dan izin pemilik bangunan untuk pemasangan ventilasi. Visibilitas dari jalan dan kedekatan dengan perkantoran dapat menjadi faktor pembanding. Untuk bisnis lain, kebutuhan tersebut bisa berbeda.
Gunakan pengalaman gerai yang sudah berjalan untuk menjelaskan hubungan setiap kriteria dengan operasi. Hindari menyimpulkan bahwa satu karakter lokasi pasti berhasil hanya karena gerai pertama kebetulan berada di sana.
2. Wajibkan berkas penilaian sebelum keputusan sewa
Siapkan formulir pengajuan lokasi yang menghasilkan bukti, bukan sekadar kesan “strategis”. Calon mitra dapat mengumpulkan data awal, tetapi pemberi waralaba perlu menetapkan siapa yang memeriksa dan memvalidasinya.
Berkas praktis sebaiknya mencakup:
- Kondisi fisik: denah, ukuran ruang yang benar-benar dapat dipakai, foto akses masuk, serta fasilitas bangunan.
- Pola pengunjung: jenis calon pelanggan, waktu aktivitas utama, dan hasil pengamatan pada hari serta jam yang relevan.
- Akses operasional: jalur pengiriman barang, tempat bongkar muat, akses pelanggan, dan kemungkinan antrean.
- Ketentuan penggunaan: pembatasan jam buka, pemasangan papan nama, renovasi, serta kegiatan yang diperbolehkan oleh pengelola atau pemilik tempat.
- Biaya lokasi: penawaran sewa tertulis, deposit, biaya pengelolaan, dan pekerjaan penyesuaian bangunan.
Catat tanggal pengamatan dan siapa pengumpul datanya. Foto pada akhir pekan tidak otomatis menggambarkan permintaan saat makan siang pada hari kerja. Demikian pula, lalu lintas kendaraan yang tinggi belum membuktikan bahwa pelanggan mudah berhenti atau masuk.
Periksa juga kecocokan penggunaan tempat dengan ketentuan tata ruang, bangunan, dan perizinan yang berlaku untuk kegiatan tersebut. Persetujuan internal pemberi waralaba tidak menggantikan pemeriksaan legalitas lokasi atau persetujuan dari pihak yang berwenang.
3. Tetapkan alur persetujuan dan batas tanggung jawab
Buat alur singkat: pengajuan berkas, pemeriksaan kelengkapan, survei, penilaian, lalu keputusan tertulis. Tentukan penanggung jawab dan target waktu tanggapan setelah berkas lengkap. Ini membantu calon mitra bernegosiasi dengan pemilik tempat tanpa menganggap diamnya pemberi waralaba sebagai persetujuan.
Gunakan tiga kemungkinan keputusan: disetujui, disetujui dengan syarat, atau ditolak. Persetujuan bersyarat harus menyebut pekerjaan atau bukti yang belum terpenuhi, pihak yang bertanggung jawab, dan kapan pemenuhannya diperiksa. Jangan membiarkan syarat penting hanya tersimpan dalam percakapan informal.
Dalam perjanjian waralaba, jelaskan siapa yang mencari tempat, siapa yang menandatangani sewa, dan siapa yang menanggung biaya survei maupun penyesuaian. PP Nomor 35 Tahun 2024 mensyaratkan perjanjian memuat sistem bisnis serta hak dan kewajiban para pihak. Mekanisme persetujuan lokasi membantu menerjemahkan kewajiban itu menjadi tindakan yang jelas.
Tegaskan bahwa persetujuan lokasi merupakan penilaian kesesuaian berdasarkan informasi yang tersedia, bukan jaminan omzet atau keuntungan. Namun, penegasan ini tidak boleh digunakan untuk membenarkan pemeriksaan yang asal-asalan atau informasi yang menyesatkan.
Anjurkan calon mitra menghindari komitmen sewa yang tidak dapat dibatalkan sebelum pemeriksaan selesai. Jika diperlukan pemesanan tempat, syarat pengembalian pembayaran dan akibat penolakan lokasi harus dinegosiasikan secara tertulis dengan pemilik tempat.
4. Uji prosedur dan simpan alasan keputusan
Sebelum digunakan untuk calon mitra pertama, uji formulir pada gerai sendiri dan beberapa calon tempat. Minta dua anggota tim menilai lokasi yang sama. Jika hasilnya berbeda jauh, perjelas definisi dan bukti yang diperlukan untuk setiap kriteria.
Simpan berkas pengajuan, hasil survei, alasan keputusan, dan persetujuan akhir dalam satu arsip. Apabila kondisi penting berubah—misalnya akses masuk ditutup atau luas ruang berkurang—lakukan penilaian ulang sebelum pembukaan.
Setelah gerai berjalan, bandingkan asumsi lokasi dengan kenyataan operasional. Gunakan temuan tersebut untuk memperbaiki kriteria, bukan sekadar mencari pihak yang dapat disalahkan.
Langkah praktis: sebelum menerima pengajuan lokasi pertama, siapkan satu formulir survei, daftar syarat wajib, dan format keputusan tertulis. Pastikan calon mitra memahami ketiganya sebelum mengeluarkan biaya tempat.
Sumber
- Ubah Bisnis Jadi Penghasil Royalti: Panduan Urus Legalitas Bisnis ...
- - 1 -
- Peraturan Pemerintah Nomor: 35 TAHUN 2024
- Berita waralaba Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini
- PENGATURAN HUKUM TENTANG FRANCHISE DI INDONESIA
- [PDF] PENGATURAN WARALABA DI INDONESIA - OJS ITB-AD
- Menimbang
- [PDF] e-WaUKM Sebagai Sarana Mengembangkan Usaha Waralaba ...



