Membagi Tanggung Jawab Perizinan Gerai Waralaba
Tetapkan siapa mengurus, membayar, dan memantau izin gerai agar calon mitra memahami kewajibannya sebelum menandatangani perjanjian.
Diterbitkan

Ketika bisnis yang sudah berjalan mulai diwaralabakan, izin gerai milik pendiri tidak otomatis dapat digunakan oleh mitra. Perbedaan pelaku usaha, lokasi, dan kegiatan dapat menimbulkan kewajiban perizinan yang berbeda. Karena itu, sebelum menawarkan paket waralaba, susun pembagian tanggung jawab perizinan yang jelas. Dalam komunitas waralaba, kejelasan ini membantu melindungi mitra dari biaya tak terduga sekaligus menjaga agar gerai tidak beroperasi sebelum persyaratan hukumnya terpenuhi.
1. Pisahkan legalitas waralaba dari izin kegiatan gerai
Payung hukum utama waralaba di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba, yang menggantikan PP Nomor 42 Tahun 2007. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan waralaba, termasuk prospektus penawaran, perjanjian waralaba, dan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba atau STPW.
Pemberi waralaba wajib memiliki STPW sebelum membuat perjanjian waralaba. Namun, STPW bukan pengganti perizinan untuk menjalankan kegiatan gerai. Hak memakai merek dan sistem bisnis juga tidak berarti penerima waralaba otomatis boleh menjalankan seluruh kegiatan usaha pemberi waralaba.
Bedakan tiga kelompok dokumen berikut:
- Identitas dan legalitas pelaku usaha, seperti dokumen pendirian badan usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Nomor Induk Berusaha atau NIB.
- Dokumen penyelenggaraan waralaba, termasuk prospektus, perjanjian, dan STPW sesuai kedudukan masing-masing pihak.
- Persyaratan kegiatan serta lokasi gerai, sesuai jenis usaha, tingkat risiko, produk, dan bangunan yang digunakan.
NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam sistem OSS. Untuk kegiatan tertentu, masih diperlukan sertifikat standar, izin, atau persyaratan lain. Jangan menjanjikan bahwa setiap gerai cukup memiliki NIB tanpa memeriksa kegiatan sebenarnya.
2. Buat matriks izin berdasarkan kegiatan nyata
Mulailah dari daftar kegiatan yang benar-benar dilakukan gerai, bukan hanya nama mereknya. Gerai yang sekadar menjual produk jadi dapat memiliki kebutuhan berbeda dari gerai yang memproduksi, mengemas ulang, atau menyediakan layanan tambahan.
Cocokkan kegiatan tersebut dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI dan persyaratan yang ditampilkan OSS. Periksa pula ketentuan teknis terkait produk serta lokasi. Gunakan bantuan tenaga hukum atau pendamping perizinan apabila klasifikasinya tidak jelas.
Buat satu matriks kerja dengan kolom:
- Nama izin atau persyaratan dan kegiatan yang memicunya.
- Pelaku usaha yang menjadi pemohon atau pemegangnya.
- Dokumen pendukung yang diperlukan.
- Pihak yang mengurus dan pihak yang membayar.
- Tahap penyelesaian, bukti penerbitan, serta kewajiban pemeliharaannya.
Sebagai contoh, bila produk dikirim dari fasilitas produksi pusat, periksa dokumen yang melekat pada produk dan fasilitas tersebut. Selanjutnya, periksa kewajiban gerai sebagai penjual atau penyaji. Jangan menyamakan izin produk dengan izin operasional lokasi.
Matriks ini merupakan alat pengendalian internal, bukan daftar izin universal. Setiap format gerai perlu diperiksa tersendiri, terutama jika mitra menambah kegiatan yang tidak ada pada gerai percontohan.
3. Nyatakan batas bantuan dalam penawaran dan perjanjian
Istilah “bantuan perizinan” terlalu luas jika tidak dijelaskan. Calon mitra bisa mengartikannya sebagai layanan pengurusan lengkap berikut seluruh biayanya, sementara pemberi waralaba hanya bermaksud menyediakan daftar dokumen.
Tuliskan keluaran bantuan secara konkret. Misalnya, pemberi waralaba menyediakan data teknis peralatan, spesifikasi tata ruang, dan dokumen produk pusat. Penerima waralaba menyiapkan identitas usahanya, dokumen penguasaan tempat, serta permohonan yang harus diajukan atas namanya sendiri.
Pisahkan pula biaya layanan pendampingan, biaya pihak ketiga, dan pungutan resmi apabila berlaku. Jika suatu biaya belum dapat dipastikan sebelum lokasi ditentukan, jelaskan faktor penentunya serta mekanisme persetujuan pengeluaran. Hindari menyebut seluruh perizinan “sudah termasuk” tanpa rincian.
PP Nomor 35 Tahun 2024 mewajibkan prospektus disampaikan paling lambat 14 hari kalender sebelum penandatanganan perjanjian waralaba. Gunakan tahap penawaran untuk menjelaskan pembagian kewajiban tersebut, lalu pastikan perjanjiannya konsisten dengan penjelasan yang diterima calon mitra.
Tegaskan bahwa pendampingan bukan jaminan persetujuan pemerintah. Pembagian pekerjaan secara kontraktual juga tidak menghapus tanggung jawab hukum pihak yang menurut peraturan wajib memenuhi persyaratan tersebut.
4. Tetapkan pemeriksaan sebelum buka dan selama beroperasi
Tunjuk penanggung jawab untuk memeriksa bukti pemenuhan persyaratan sebelum gerai melayani pelanggan. Pemeriksaan harus mencocokkan nama pemegang, alamat, kegiatan, serta status dokumen dengan kondisi gerai sebenarnya. Bukti pengajuan jangan diperlakukan sebagai bukti izin telah terbit apabila penerbitan memang dipersyaratkan.
Simpan dokumen dalam arsip bersama dengan pembatasan akses yang sesuai. Catat kewajiban pembaruan, pelaporan, atau pemenuhan komitmen bila berlaku; jangan menganggap semua dokumen memiliki masa berlaku yang sama.
Wajibkan mitra melaporkan perubahan yang dapat memengaruhi perizinan, seperti perpindahan tempat, perubahan pelaku usaha, penambahan kegiatan, atau renovasi tertentu. Pemberi waralaba kemudian dapat membantu menilai dokumen yang perlu diperbarui tanpa mengambil alih seluruh kewajiban mitra.
Langkah praktis: sebelum menawarkan waralaba pertama, selesaikan matriks perizinan untuk satu format gerai. Pastikan setiap persyaratan memiliki pemegang, pengurus, pembayar, dan pemeriksa yang jelas—bukan sekadar janji bahwa semuanya akan dibantu pusat.
Sumber
- Ubah Bisnis Jadi Penghasil Royalti: Panduan Urus Legalitas Bisnis ...
- Begini Cara Memulai Bisnis yang Legal di Indonesia, Simak!
- Berita waralaba Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini
- [PDF] PENGATURAN WARALABA DI INDONESIA - OJS ITB-AD
- bahwa dalam yang - jdih.kemendag.go.id
- 2023pb33057.pdf
- Cara Memulai Bisnis yang Legal di Indonesia dari Nol - Kledo
- Cara Legalisasi Usaha di Indonesia: Panduan Lengkap dan Terkini - Suara.com



