Mengatur Pasokan Bahan Baku dalam Perjanjian Waralaba
Siapkan aturan pemasok, harga, pengiriman, dan pembelian darurat agar mutu gerai terjaga tanpa membebani mitra secara tidak jelas.
Diterbitkan

Bisnis yang siap diwaralabakan harus mampu menjaga pasokan, bukan hanya menyamakan tampilan gerai. Bahan terlambat, harga berubah mendadak, atau pesanan minimum terlalu besar dapat mengganggu usaha mitra meskipun produknya disukai pelanggan. Dalam komunitas waralaba, aturan pengadaan yang jelas membantu menjaga mutu sekaligus membagi tanggung jawab secara wajar. Sebelum menawarkan bisnis, ubah kebiasaan pembelian gerai sendiri menjadi kesepakatan pasokan yang dapat dijalankan oleh mitra.
1. Pisahkan kebutuhan mutu dari kewajiban membeli
Mulailah dengan memetakan bahan yang benar-benar menentukan ciri khas produk. Bumbu racikan khusus, misalnya, mungkin memerlukan pemasok tertentu. Sebaliknya, bahan umum seperti gula atau perlengkapan kebersihan belum tentu perlu dibeli melalui pemberi waralaba apabila spesifikasinya dapat dipenuhi pemasok lain.
Buat tiga kelompok pengadaan:
- Bahan khusus: disediakan pemberi waralaba atau pemasok yang ditunjuk karena menentukan identitas produk.
- Bahan dengan spesifikasi wajib: boleh dibeli dari pemasok yang disetujui sepanjang memenuhi ukuran, mutu, keamanan, dan persyaratan lain yang relevan.
- Barang umum: dapat dibeli mitra secara mandiri dengan tetap mengikuti kebutuhan operasional gerai.
Untuk setiap kelompok, tuliskan alasan pembatasannya. Hindari mewajibkan pembelian terpusat semata-mata karena lebih mudah bagi kantor pusat. Pembatasan yang terlalu luas dapat menambah ongkos kirim, memperbesar persediaan, dan mengurangi keluwesan mitra tanpa manfaat mutu yang sepadan.
Uji daftar tersebut pada gerai milik sendiri. Catat waktu pemesanan, keterlambatan, kerusakan, dan sisa bahan. Jika jalur pasokan belum stabil untuk gerai sendiri, jangan menjanjikan kemampuan distribusi yang lebih luas kepada calon mitra.
2. Tempatkan tanggung jawab pasokan dalam perjanjian
Indonesia mengatur waralaba secara khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba, yang menggantikan PP Nomor 42 Tahun 2007. PP ini mengatur antara lain kriteria waralaba, prospektus penawaran, perjanjian, serta Surat Tanda Pendaftaran Waralaba atau STPW. Kegiatan waralaba didasarkan pada perjanjian antara para pihak yang berkedudukan hukum setara dan berlaku hukum Indonesia.
Aturan pasokan perlu dirumuskan sebagai bagian dari hak dan kewajiban para pihak. Namun, jangan menganggap setiap rincian pengadaan berikut sebagai klausul yang secara khusus diwajibkan PP tersebut. Rincian ini merupakan langkah penyusunan kontrak untuk mengurangi ketidakpastian operasional.
Pastikan perjanjian menjawab pertanyaan berikut:
- Siapa yang menjual bahan dan menerbitkan tagihan?
- Apakah pemberi waralaba menjamin ketersediaan atau hanya memperkenalkan pemasok?
- Kepada siapa mitra mengajukan klaim jika barang tidak sesuai?
- Kapan risiko kehilangan atau kerusakan beralih kepada mitra?
- Siapa yang menanggung biaya penggantian dan pengiriman ulang?
Jika pemasok merupakan perusahaan terpisah, jangan menjanjikan kewajibannya hanya melalui perjanjian waralaba. Selaraskan janji kepada mitra dengan perjanjian pemasokan yang benar-benar mengikat pemasok. Mintalah penelaahan hukum untuk pembatasan pemasok agar pengaturannya juga memperhatikan ketentuan persaingan usaha yang berlaku.
3. Buat harga dan pengiriman dapat diperhitungkan
Harga bahan tidak berdiri sendiri. Mitra juga harus memperhitungkan ongkos kirim, pajak yang berlaku, biaya penanganan, pesanan minimum, serta potensi bahan kedaluwarsa. Tampilkan komponen tersebut sebelum mitra mengambil keputusan, bukan setelah gerai bersiap dibuka.
Tetapkan mekanisme perubahan harga secara tertulis. Jelaskan siapa yang berwenang mengubah harga, cara pemberitahuan, dan perlakuan terhadap pesanan yang sudah dikonfirmasi. Hindari janji harga tetap apabila usaha belum mempunyai kemampuan untuk menanggung perubahan biaya pemasok.
Untuk pengiriman, susun ketentuan yang dapat diperiksa:
- batas waktu pemesanan dan jadwal pengiriman;
- jumlah minimum pembelian serta kemungkinan menggabungkan pesanan;
- masa simpan minimum saat bahan diterima;
- kondisi kemasan dan suhu pengiriman, bila relevan;
- bukti penerimaan, pemeriksaan barang, dan prosedur pengajuan klaim.
Pesanan minimum sebaiknya diuji terhadap kapasitas penyimpanan dan laju penjualan gerai. Jangan menggunakan volume pembelian gerai tersibuk sebagai patokan otomatis bagi semua mitra. Gerai baru dapat membutuhkan pola pengiriman berbeda agar tidak menanggung persediaan berlebihan.
4. Siapkan jalur pembelian saat pasokan terganggu
Kewajiban membeli dari satu sumber perlu disertai jalan keluar ketika sumber tersebut gagal memasok. Tanpa prosedur darurat, mitra terjepit antara melanggar standar dan menghentikan penjualan.
Siapkan daftar pemasok cadangan, spesifikasi bahan pengganti, pihak pemberi persetujuan, serta cara mengajukan permintaan. Tentukan juga batas waktu tanggapan internal yang realistis. Jika bahan pengganti tidak boleh digunakan, jelaskan produk mana yang sementara harus dihentikan penjualannya.
Sebagai contoh, ketika kemasan utama tidak tersedia, mitra dapat mengajukan kemasan alternatif beserta spesifikasi dan foto. Tim yang berwenang memeriksa kelayakannya, mencatat persetujuan, lalu menetapkan masa penggunaan. Persetujuan sementara tidak otomatis mengubah standar permanen.
Simpan catatan gangguan dan biaya tambahannya. Gunakan catatan itu untuk mengevaluasi pemasok, bukan hanya menyalahkan gerai yang kehabisan stok. Atur pula cara kembali ke pasokan normal agar pembelian darurat tidak berlanjut tanpa pengawasan.
Langkah praktis: sebelum merekrut mitra pertama, siapkan matriks bahan, tanggung jawab pemasokan, ketentuan harga dan pengiriman, serta prosedur pembelian darurat. Uji semuanya pada gerai sendiri sebelum menjadikannya janji kontraktual.



