Pemkot Batu Sosialisasikan STPW sebelum Waralaba Beroperasi
Pemkot Batu mengingatkan penerima waralaba untuk mengurus STPW sebelum beroperasi, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten dan kota.
Diterbitkan

Pemerintah Kota Batu memperkuat pemahaman perizinan komunitas waralaba melalui sosialisasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) pada 18 November 2026. Kegiatan di El Hotel Kartika Wijaya tersebut menyoroti kewajiban pendaftaran, pembagian kewenangan pemerintah, serta pentingnya mengurus STPW yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota sebelum usaha mulai beroperasi.
Perizinan menjadi perhatian komunitas waralaba Batu
Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) Kota Batu menggelar kegiatan tersebut untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha dalam mengelola waralaba sekaligus mendorong kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Berdasarkan pemberitaan Ketik pada 19 November 2026, kepemilikan STPW menjadi salah satu aspek utama yang dibahas sebagai bagian dari perizinan berusaha.
Peserta memperoleh materi mengenai dasar hukum, definisi dan kriteria waralaba, serta kewajiban penyelenggara usaha. Pembahasan tidak hanya berfokus pada dokumen pendaftaran, tetapi juga pada pemahaman mengenai pihak yang memiliki kewajiban dan instansi yang berwenang menangani prosesnya.
Bagi komunitas waralaba di Kota Batu, kegiatan ini menempatkan kesiapan administrasi sebagai bagian dari persiapan usaha. Model bisnis dengan sistem yang telah teruji tetap disertai kewajiban perizinan. Karena itu, memahami prosedur pendaftaran perlu berjalan beriringan dengan rencana membuka dan mengoperasikan gerai.
Sosialisasi tersebut juga menjelaskan peran Diskumperindag dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batu dalam mendukung pemenuhan persyaratan di daerah. Dengan demikian, peserta mendapat gambaran tentang hubungan antara proses perizinan dan dukungan pemerintah setempat.
Kewenangan dibedakan menurut penyelenggara
Perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Indra Haryanto, menjelaskan bahwa STPW merupakan salah satu bentuk perizinan berusaha yang diproses melalui sistem Online Single Submission (OSS). Ia menekankan adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Kewenangan STPW sendiri ada di pemerintah pusat, khususnya terkait pemberi waralaba, sedangkan di kabupaten dan kota terkait dengan penerima waralaba,” jelas Indra.
Menurut penjelasannya, terdapat delapan golongan penyelenggara waralaba: empat kategori pemberi waralaba dan empat kategori penerima waralaba. Kewenangan pemerintah kabupaten dan kota terhadap penerima waralaba berlaku sesuai ketentuan, dengan pengecualian untuk penerima waralaba dari luar negeri.
Pembedaan tersebut penting diperhatikan ketika pelaku usaha menyiapkan pendaftaran. Penjelasan dalam sosialisasi menunjukkan bahwa kewenangan pengurusan STPW tidak dapat disamaratakan untuk seluruh penyelenggara. Kedudukan sebagai pemberi atau penerima waralaba menjadi bagian yang perlu dipastikan terlebih dahulu.
Karena itu, calon pelaku usaha sebaiknya tidak langsung menganggap seluruh proses berada di pemerintah kota hanya karena lokasi gerainya berada di Kota Batu. Menentukan kategori penyelenggara dan memastikan instansi yang berwenang merupakan langkah praktis sebelum melanjutkan pengurusan melalui OSS.
Persyaratan pemberi dan waktu pengurusan penerima
Dalam kegiatan tersebut, Indra juga memaparkan sejumlah persyaratan bagi pemberi waralaba untuk memperoleh STPW. Di antaranya adalah membuktikan bahwa usaha menguntungkan selama dua tahun berturut-turut serta telah menjalankan usaha minimal tiga tahun.
Kedua persyaratan yang disampaikan itu menempatkan rekam jejak usaha sebagai bagian dari pembahasan pendaftaran pemberi waralaba. Bagi pemilik usaha yang mempertimbangkan pengembangan melalui waralaba, kesiapan tidak hanya berkaitan dengan penawaran merek kepada calon mitra, tetapi juga dengan pemenuhan persyaratan yang melekat pada status pemberi waralaba.
Untuk STPW yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota, Indra menekankan waktu pengurusannya. “Sementara itu, STPW yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota harus diurus sebelum usaha mulai beroperasi,” ujarnya.
Pesan tersebut relevan bagi penerima waralaba yang sedang menyiapkan pembukaan usaha. Pengurusan STPW perlu dimasukkan ke dalam persiapan sebelum operasional, bukan diperlakukan sebagai urusan yang baru diperhatikan setelah gerai berjalan. Pelaku usaha dapat menggunakan penjelasan tentang kategori dan kewenangan sebagai dasar untuk meminta arahan lebih lanjut kepada instansi terkait.
Kepatuhan untuk hubungan usaha yang transparan
Kepala Diskumperindag Kota Batu, Kairo Latif Setiawan, menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi perlu dipahami seluruh pelaku usaha waralaba, baik pemberi maupun penerima. Menurutnya, pemenuhan ketentuan hukum diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan transparan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.
Penekanan itu memperlihatkan bahwa sosialisasi tidak semata membahas kebutuhan administrasi salah satu pihak. Pemberi dan penerima waralaba sama-sama perlu memahami kewajibannya, meskipun kategori, persyaratan, dan kewenangan pengurusannya dapat berbeda.
Langkah praktis: sebelum membuka usaha waralaba di Kota Batu, pastikan kategori penyelenggara, konfirmasikan kewenangan pengurusan STPW, dan konsultasikan persyaratan kepada instansi terkait. Untuk STPW yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota, lakukan pengurusan sebelum usaha beroperasi.
Sumber
- Pizza Hut Siapkan 15 Gerai Baru pada 2027, Bidik Pemalang
- Temu Bisnis Waralaba untuk Ekonomi Indonesia Maju
- Berita gerai Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com - Page 6
- Waralaba KFC Ajukan Perlindungan Kebangkrutan, 44 Gerai Ditutup
- Diskumperindag Kota Batu Sosialisasikan Aturan Waralaba, Pelaku Usaha Wajib Pahami STPW



