DJKI Raih Penghargaan Dukungan Pemerintah di IFBC 2026
DJKI meraih IFBC Best Government Support 2026. Kolaborasi sejak 2025 menghadirkan konsultasi kekayaan intelektual bagi komunitas waralaba.
Diterbitkan

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima penghargaan IFBC Best Government Support dalam pameran Info Franchise & Business Concept (IFBC) 2026 di ICE BSD, Tangerang, pada 6 November 2026. Penghargaan ini mengapresiasi dukungan dan kolaborasi DJKI dalam meningkatkan kesadaran komunitas waralaba mengenai pelindungan kekayaan intelektual, khususnya merek.
Apresiasi untuk kolaborasi sejak 2025
Keterlibatan DJKI dalam IFBC tidak baru dimulai pada penyelenggaraan tahun ini. Kepala Subdirektorat Pemberdayaan dan Edukasi DJKI, Aulia Andriani Giartono, menjelaskan bahwa kerja sama tersebut telah berlangsung selama dua tahun sejak 2025. Kolaborasi berawal dari inisiatif penyelenggara yang menilai pemahaman masyarakat mengenai kekayaan intelektual perlu ditingkatkan.
Dalam konteks komunitas waralaba, perhatian itu terutama diarahkan pada pelindungan merek. Identitas usaha merupakan bagian penting dari bisnis yang hendak ditawarkan kepada calon mitra, sehingga pemahaman tentang status hukumnya menjadi relevan ketika pemilik usaha mulai memperluas jaringan.
Penghargaan pada 6 November tersebut menyoroti peran dukungan pemerintah dalam proses edukasi ini. Kehadiran DJKI bukan hanya berupa keterlibatan kelembagaan dalam pameran, tetapi juga penyediaan layanan konsultasi kekayaan intelektual bagi pengunjung. Dengan demikian, pameran menjadi tempat untuk mempertemukan penawaran bisnis dengan kesempatan memperoleh penjelasan mengenai pelindungan identitas usaha.
Konsultasi menjangkau pengunjung pameran
DJKI menghadirkan layanan konsultasi dan pendampingan dalam IFBC 2026 untuk mendorong pelaku usaha memastikan merek yang digunakan telah memperoleh pelindungan hukum. Layanan ini memberi ruang bagi pengunjung untuk membahas persoalan kekayaan intelektual saat mereka sedang mempelajari peluang pengembangan usaha.
Kehadiran layanan tersebut juga menambah fungsi pameran bagi komunitas waralaba. Selain melihat konsep bisnis, pengunjung dapat menjadikan kunjungan sebagai kesempatan menyiapkan pertanyaan tentang merek. Bagi pemilik usaha yang ingin mengembangkan kemitraan, konsultasi dapat diarahkan pada kondisi mereknya sendiri, bukan hanya pemahaman umum mengenai pentingnya pendaftaran.
Secara praktis, pemilik usaha sebaiknya menyiapkan informasi mengenai nama merek serta barang atau jasa yang ditawarkan sebelum berkonsultasi. Informasi tersebut relevan dengan tahapan yang dijelaskan DJKI, terutama penelusuran merek dan penentuan kelas barang atau jasa. Persiapan ini merupakan langkah sederhana agar pembicaraan lebih terarah pada kebutuhan usaha.
Masih ada merek peserta yang belum terdaftar
Di tengah meningkatnya kesadaran mengenai kekayaan intelektual, Aulia masih menemukan pemilik usaha yang memamerkan bisnis waralabanya, tetapi merek yang digunakan belum terdaftar. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kehadiran sebuah usaha di pameran belum dengan sendirinya menjelaskan status pendaftaran mereknya.
Hal ini menjadi alasan penting untuk mempertahankan unsur edukasi dalam kegiatan yang mempertemukan pemilik bisnis dan calon mitra. Penjelasan mengenai konsep usaha perlu dibedakan dari pemeriksaan atas identitas merek yang digunakan. Keduanya berkaitan dengan kesiapan pengembangan bisnis, tetapi menjawab pertanyaan yang berbeda.
Bagi calon mitra, langkah yang masuk akal adalah meminta penjelasan mengenai status merek ketika membahas penawaran kerja sama. Pertanyaan dapat mencakup apakah merek sudah terdaftar atau masih dalam proses pengajuan. Ini merupakan anjuran pemeriksaan awal, bukan kesimpulan mengenai penawaran tertentu di IFBC.
DJKI menjelaskan bahwa pendaftaran merek memberikan kepastian hukum atas identitas usaha. Pendaftaran juga menjadi landasan bagi pemilik usaha untuk mengembangkan kemitraan dan memperluas pasar. Karena itu, layanan konsultasi di pameran memiliki kaitan langsung dengan persiapan bisnis, bukan sekadar menambah pengetahuan administratif.
Tahapan awal yang dapat disiapkan UMKM
Melalui kolaborasi di IFBC, DJKI berharap semakin banyak usaha mikro, kecil, dan menengah terdorong mengembangkan bisnisnya menjadi waralaba, dengan tetap memperhatikan pendaftaran merek. Harapan tersebut menempatkan pelindungan kekayaan intelektual sebagai bagian dari persiapan pertumbuhan usaha.
DJKI menyebut tiga langkah awal yang dapat dilakukan pelaku usaha: melakukan penelusuran merek, menentukan kelas barang atau jasa yang sesuai, kemudian mengajukan permohonan pendaftaran melalui kanal resmi DJKI. Urutan ini memberi titik awal yang konkret bagi pemilik usaha yang belum memahami proses pendaftaran.
Bagi komunitas waralaba, nilai praktis kolaborasi ini terletak pada tersedianya ruang konsultasi ketika keputusan pengembangan bisnis mulai dibahas. Penghargaan yang diterima DJKI sekaligus mengangkat peran edukasi kekayaan intelektual dalam pertemuan bisnis tersebut.
Langkah praktis: sebelum melanjutkan pembicaraan kemitraan, periksa status merek dan siapkan pertanyaan yang spesifik. Manfaatkan konsultasi kekayaan intelektual untuk memahami tahapan yang perlu ditempuh, bukan menganggap keikutsertaan di pameran sebagai bukti merek sudah terdaftar.



