Beli Waralaba: Periksa Bahasa dalam Kontrak Dua Bahasa

Merek waralaba asing atau jaringan dengan dokumen internasional dapat menawarkan kontrak dalam dua bahasa. Tampilan yang sejajar belum menjamin isinya setara: satu kata dapat mengubah izin menjadi kewajiban atau memperluas tanggung jawab Anda. Dalam komunitas waralaba, kejelasan bahasa membantu kedua pihak memahami komitmen yang sama. Sebelum menandatangani, periksa apakah versi bahasa Indonesia benar-benar mencerminkan kesepakatan, bukan sekadar pelengkap administratif.

1. Pahami kedudukan bahasa Indonesia dalam perjanjian

Indonesia secara khusus mengatur waralaba melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba, yang menggantikan PP Nomor 42 Tahun 2007. Aturan ini mengatur penyelenggaraan waralaba berdasarkan perjanjian yang dibuat para pihak dengan kedudukan hukum setara dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia. Perjanjian waralaba dibuat dalam bahasa Indonesia.

Selain aturan khusus tersebut, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan, antara lain, lembaga swasta Indonesia atau warga negara Indonesia. Jika melibatkan pihak asing, perjanjian juga ditulis dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Artinya, jangan menganggap kontrak bahasa asing sudah memadai hanya karena mereknya berasal dari luar negeri. Sebaliknya, keberadaan terjemahan bahasa Indonesia juga tidak otomatis menyelesaikan semua persoalan apabila kedua versi memiliki makna berbeda.

Jika pemberi waralaba meminta Anda menandatangani versi asing terlebih dahulu dan menjanjikan terjemahan kemudian, mintalah seluruh versi diselesaikan sebelum penandatanganan. Jangan menyimpulkan sendiri akibat hukum kekurangan bahasa; mintalah penasihat hukum menilai dokumen dan keadaan konkretnya.

2. Bandingkan istilah yang mengubah hak dan kewajiban

Pemeriksaan sebaiknya dilakukan per klausul, bukan dengan membaca masing-masing versi secara terpisah. Buat tabel sederhana berisi nomor klausul, rumusan bahasa Indonesia, rumusan bahasa asing, perbedaan makna, dan perbaikan yang diminta.

Prioritaskan istilah berikut:

• Kewajiban dan pilihan. Kata yang bermakna “wajib” tidak boleh berubah menjadi “dapat”, atau sebaliknya.
• Batas waktu. Pastikan “hari kalender” tidak diterjemahkan menjadi “hari kerja”. Periksa pula apakah tenggat dihitung sejak pengiriman atau penerimaan pemberitahuan.
• Persetujuan. “Persetujuan tertulis sebelumnya” berbeda dengan pemberitahuan setelah tindakan dilakukan.
• Upaya dan hasil. Janji untuk mengupayakan bantuan berbeda dengan kewajiban memastikan bantuan benar-benar diberikan.
• Pengecualian. Frasa seperti “kecuali”, “sepanjang”, dan “dengan syarat” dapat membatasi hak yang tampaknya luas.

Sebagai contoh hipotetis, versi Indonesia menyebut penerima waralaba “dapat” mengikuti program tertentu, tetapi versi asing menyatakan keikutsertaan wajib. Perbedaan itu bukan sekadar gaya bahasa karena dapat menimbulkan pengeluaran tambahan.

Periksa juga istilah yang didefinisikan di awal kontrak. Apabila satu istilah mencakup gerai fisik dan penjualan daring dalam satu versi, tetapi hanya gerai fisik dalam versi lain, seluruh klausul yang menggunakan istilah tersebut perlu ditelaah kembali.

3. Sepakati cara menangani perbedaan makna

Kontrak dua bahasa sebaiknya menjelaskan status masing-masing versi dan cara menyelaraskan ketidaksesuaian. Namun, klausul yang menyatakan suatu bahasa sebagai acuan tidak boleh diperlakukan sebagai jalan pintas untuk mengabaikan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia atau ketentuan hukum yang berlaku.

Minta penasihat hukum memeriksa apakah rumusan pilihan bahasa sesuai dengan struktur transaksi dan aturan Indonesia. Jangan menerima penjelasan lisan bahwa “versi ini hanya terjemahan” apabila dokumen yang akan ditandatangani menyatakan kedua versi sama-sama mengikat.

Hal yang layak diminta dalam perundingan meliputi:

• Kesalahan terjemahan diperbaiki melalui dokumen tertulis yang disetujui kedua pihak.
• Perbaikan bahasa dibedakan dari perubahan hak atau kewajiban komersial.
• Tidak ada pihak yang dapat mengganti rumusan secara sepihak dengan alasan koreksi terjemahan.
• Setiap perubahan kontrak berikutnya disiapkan dalam bahasa yang diwajibkan dan diperiksa konsistensinya.

Permintaan tersebut merupakan perlindungan yang perlu dirundingkan, bukan hak otomatis yang seluruh rinciannya sudah ditetapkan peraturan. Tujuannya agar perbedaan bahasa diselesaikan dengan mekanisme jelas sebelum memengaruhi operasional gerai.

4. Kendalikan proses penerjemahan sampai penandatanganan

Tanyakan siapa yang menyusun terjemahan, versi sumber yang dipakai, dan siapa yang memeriksa istilah hukumnya. Penerjemah profesional membantu menjaga ketepatan bahasa, sedangkan penasihat hukum menilai akibat rumusannya. Keduanya memiliki peran berbeda; terjemahan yang lancar belum tentu melindungi kepentingan Anda.

Minta berkas yang dapat dibandingkan serta riwayat perubahan. Setelah revisi, cocokkan kembali nomor pasal, rujukan silang, angka, tanggal, nama pihak, dan tempat tanda tangan. Pastikan perbaikan pada satu bahasa diterapkan pada versi lainnya.

Periksa pula ketentuan bahasa untuk pemberitahuan resmi selama kerja sama. Jika permintaan persetujuan harus disampaikan dalam bahasa tertentu, siapkan prosedur internal agar komunikasi penting tidak hanya berlangsung melalui percakapan informal.

Simpan salinan final kedua versi yang ditandatangani beserta kesepakatan koreksinya. Jangan hanya menyimpan berkas terjemahan awal yang dikirim saat penawaran.

Langkah praktis: sebelum menandatangani, susun daftar perbedaan makna dan minta semuanya dituntaskan tertulis. Kontrak dua bahasa baru membantu apabila kedua pihak benar-benar menyepakati kewajiban yang sama.