Beli Waralaba: Perjelas Jalur Penyelesaian Sengketa

Klausul penyelesaian sengketa sering dilewati karena calon pembeli waralaba lebih fokus pada pembukaan gerai. Padahal, hak dalam kontrak sulit diperjuangkan apabila jalur penyelesaiannya kabur atau terlalu mahal. Dalam komunitas waralaba, aturan penanganan perselisihan yang jelas membantu kedua pihak menjaga hubungan sekaligus menyediakan jalan keluar ketika pembicaraan biasa tidak berhasil.

1. Bedakan hukum yang berlaku dan forum sengketa

Indonesia mengatur waralaba secara khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba, yang menggantikan PP Nomor 42 Tahun 2007. PP tersebut mengatur penyelenggaraan waralaba berdasarkan perjanjian serta mewajibkan penyerahan prospektus penawaran paling lambat 14 hari kalender sebelum penandatanganan perjanjian. Gunakan kesempatan penelaahan itu untuk meminta penjelasan tentang mekanisme sengketa, bukan hanya rincian investasi.

Selain aturan khusus waralaba, ketentuan umum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetap relevan. Apabila kontrak memilih arbitrase, perhatikan pula Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Ada dua pertanyaan berbeda yang perlu dijawab:

• Hukum apa yang berlaku? Ini menentukan aturan hukum untuk menilai hubungan dan kewajiban para pihak.
• Di mana perselisihan diputus? Ini menentukan forum, misalnya pengadilan atau arbitrase yang disepakati secara tertulis.

Kalimat “tunduk pada hukum Indonesia” belum menjawab forum penyelesaiannya. Sebaliknya, pencantuman nama lembaga arbitrase belum menjelaskan seluruh prosedur yang akan digunakan. Mintalah penasihat hukum menilai keduanya, terutama bila pemberi waralaba berasal dari luar negeri.

2. Buat tahapan perundingan yang punya batas waktu

Klausul “diselesaikan secara musyawarah” terdengar baik, tetapi belum cukup operasional. Tanpa prosedur dan batas waktu, salah satu pihak dapat terus menyatakan bahwa perundingan masih berlangsung, sementara masalah gerai tidak terselesaikan.

Usulkan alur yang menjelaskan:

1. Pemberitahuan sengketa: alamat tujuan, saluran pengiriman, serta informasi minimum yang harus disampaikan.
2. Penanggung jawab: pejabat dari masing-masing pihak yang berwenang merundingkan penyelesaian.
3. Batas waktu: kapan perundingan dimulai dan kapan dianggap tidak mencapai kesepakatan.
4. Tahap berikutnya: apakah dilanjutkan ke mediasi, arbitrase, atau pengadilan sesuai klausul kontrak.

Batas waktu tersebut merupakan hal yang perlu disepakati, bukan angka baku yang berlaku untuk semua waralaba. Sesuaikan dengan kebutuhan operasional dan kemungkinan urgensi masalah.

Periksa juga kapan pemberitahuan dianggap diterima. Pesan kepada tenaga pemasaran belum tentu memenuhi syarat pemberitahuan resmi dalam kontrak. Simpan bukti pengiriman, penerimaan, dan tanggapan agar Anda dapat menunjukkan bahwa tahapan yang diwajibkan sudah ditempuh.

Jika mediasi digunakan, jelaskan cara memilih mediator dan membagi biayanya. Mediator membantu mencari kesepakatan; perannya berbeda dari hakim atau arbiter yang memutus sengketa.

3. Nilai keterjangkauan forum, bukan hanya namanya

Arbitrase tidak otomatis menjadi pilihan terbaik untuk setiap calon penerima waralaba. Pengadilan juga bukan selalu pilihan paling praktis. Pertimbangkan nilai investasi, lokasi gerai, kompleksitas kontrak, dan kemampuan membiayai proses.

Dalam kerangka UU Nomor 30 Tahun 1999, adanya perjanjian arbitrase tertulis pada prinsipnya menutup kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili sengketa yang tercakup dalam perjanjian tersebut. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, dengan mekanisme pelaksanaan serta upaya terbatas yang diatur undang-undang. Karena itu, jangan memperlakukan persetujuan arbitrase sebagai formalitas.

Sebelum menyetujui forum, tanyakan:

• Apakah nama lembaga dan aturan prosedurnya disebut secara tepat?
• Di kota mana proses berlangsung, dan apakah kehadiran jarak jauh dimungkinkan?
• Bahasa apa yang digunakan?
• Bagaimana penunjukan arbiter jika arbitrase dipilih?
• Siapa membayar biaya awal dan bagaimana biaya akhirnya dialokasikan?

Minta informasi biaya yang berlaku langsung dari lembaga terkait atau melalui penasihat hukum. Hitung juga perjalanan, penerjemahan, pendampingan, dan waktu pemilik meninggalkan gerai. Hindari asumsi bahwa seluruh biaya pasti dapat ditagihkan kepada pihak lawan apabila Anda menang.

Waspadai rumusan yang sekaligus menyebut pengadilan dan arbitrase tanpa menjelaskan pembagian kewenangannya. Ketidakjelasan tersebut dapat memunculkan perselisihan tambahan tentang tempat perkara harus diajukan.

4. Uji klausul dengan satu masalah gerai

Sebelum menandatangani, gunakan contoh sederhana: Anda mempermasalahkan suatu tagihan, sedangkan pemberi waralaba menyatakan tagihan itu wajib dibayar. Telusuri siapa yang menerima keberatan, bukti yang diperlukan, lama perundingan, dan forum berikutnya.

Lalu periksa apakah kontrak menjelaskan kewajiban selama sengketa berjalan. Apakah pembayaran yang tidak diperselisihkan tetap dilakukan? Bagaimana keberatan atas bagian tagihan tertentu dicatat? Apakah ada pengaturan sementara agar kegiatan gerai tetap berlangsung? Hal-hal ini perlu dirundingkan secara jelas; jangan menganggap pengajuan sengketa otomatis menangguhkan semua kewajiban.

Mintalah penelaahan hukum jika klausul memberikan hak memilih forum hanya kepada satu pihak atau memungkinkan prosedur berubah sepihak. Pastikan pula hasil perundingan dituangkan dalam dokumen tertulis oleh pihak yang berwenang, bukan berhenti pada janji lisan.

Inti praktis: sebelum membeli waralaba, pastikan Anda dapat menjelaskan jalur sengketa dalam satu halaman: cara mengajukan keberatan, tenggat perundingan, forum akhir, dan perkiraan biaya. Jika alurnya belum jelas atau tidak terjangkau, rundingkan perbaikannya sebelum menandatangani.