Kementerian UMKM Ajak Mitra Waralaba Manfaatkan KUR
Pemilik dan calon mitra waralaba diajak memanfaatkan KUR, dengan penguatan operasional, tata kelola, dan legalitas sebagai fondasi usaha.
Diterbitkan

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengajak pemilik serta calon mitra waralaba memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memulai atau meningkatkan skala usaha. Ajakan itu disampaikan Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman dalam acara Indonesia Franchise & Business Concept (IFBC), sebagaimana diberitakan MomsMoney pada 9 November 2026. Pesannya bukan hanya mencari modal, tetapi juga menyiapkan usaha yang mampu tumbuh secara berkelanjutan.
KUR untuk Memulai dan Mengembangkan Usaha
Bagus menyampaikan bahwa pemerintah mengoptimalkan akses pembiayaan melalui KUR. Ia mengajak pemilik waralaba dan calon mitra menggunakan pembiayaan tersebut untuk mendukung langkah awal usaha maupun pengembangan bisnis yang sudah berjalan.
Bagi komunitas waralaba, arahan ini menempatkan kebutuhan pembiayaan pada dua tahap yang berbeda: ketika calon mitra mulai menjalankan usaha dan ketika pemilik usaha ingin meningkatkan skalanya. Keduanya sama-sama membutuhkan kesiapan bisnis, meskipun penggunaan modalnya dapat berbeda.
Ajakan memanfaatkan KUR tersebut tidak disertai rincian plafon, bunga, bank penyalur, ataupun persyaratan khusus bagi usaha waralaba dalam pemberitaan itu. Karena itu, calon peminjam sebaiknya memeriksa ketentuan pembiayaan langsung kepada penyalur sebelum memasukkannya ke dalam rencana investasi.
Pemeriksaan tersebut penting agar keputusan membuka atau mengembangkan gerai tidak bertumpu pada anggapan bahwa pembiayaan pasti tersedia. Rencana usaha perlu disusun bersama perhitungan kebutuhan modal, kemampuan pembayaran, dan kewajiban kemitraan yang akan dijalankan. Ini merupakan langkah kehati-hatian, bukan ketentuan baru KUR yang diumumkan dalam acara tersebut.
Modal Harus Diikuti Kesiapan Operasional
Bagus menekankan bahwa peningkatan skala usaha harus berjalan bersama penguatan fundamental bisnis. Unsur yang ia soroti mencakup standardisasi prosedur operasional, konsistensi kualitas produk dan layanan, tata kelola profesional, serta perlindungan merek.
“Franchise bukan sekadar model kemitraan untuk memperluas jaringan usaha, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mendorong UMKM naik kelas,” kata Bagus, dikutip MomsMoney.
Penekanan tersebut memberi konteks pada ajakan menggunakan pembiayaan. Tambahan modal tidak diposisikan sebagai satu-satunya kebutuhan untuk memperbesar usaha. Sistem kerja yang bisa dijalankan secara konsisten dan pengelolaan yang profesional juga menjadi bagian dari persiapan pertumbuhan.
Bagi calon mitra, pesan ini dapat diterjemahkan menjadi bahan pemeriksaan sebelum memilih merek. Selain menilai besaran investasi, calon mitra sebaiknya menelaah kesiapan prosedur kerja dan bagaimana kualitas produk serta layanan dijaga dalam jaringan. Bagi pemilik merek, perhatian yang sama diperlukan sebelum menawarkan perluasan kemitraan.
Dengan demikian, pembicaraan mengenai modal sebaiknya tidak dipisahkan dari kesiapan operasional. Kebutuhan dana dan kemampuan menjalankan sistem usaha perlu dinilai secara bersamaan, bukan sebagai dua urusan yang berdiri sendiri.
Legalitas dan Keterhubungan Antarpengusaha
Selain operasional, Bagus menyoroti legalitas usaha, termasuk pemenuhan ketentuan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Menurutnya, perhatian pada legalitas diperlukan agar hubungan pemilik dan mitra waralaba berjalan profesional serta memiliki kepastian hukum.
Arahan tersebut bukan pengumuman perubahan aturan STPW. Fokusnya adalah pentingnya memenuhi ketentuan yang terkait dengan usaha waralaba ketika pelaku usaha menyiapkan pertumbuhan. Perlindungan merek juga disebut sebagai bagian dari fondasi bisnis yang berkelanjutan.
Kementerian UMKM turut menyiapkan pengembangan program Holding UMKM berbasis klaster. Program ini diarahkan untuk meningkatkan keterhubungan antarpengusaha sekaligus membangun ekosistem bisnis yang terintegrasi.
Keterangan tersebut belum merinci mekanisme keikutsertaan atau jadwal pelaksanaan program. Meski demikian, arah yang disampaikan memperlihatkan bahwa pengembangan usaha tidak hanya dibahas dari sisi pendanaan masing-masing perusahaan, tetapi juga melalui hubungan antarpelaku usaha.
Pilihan Pendanaan Mengikuti Kematangan Bisnis
Di samping KUR, Bagus menyebut pasar modal sebagai alternatif bagi pengusaha waralaba yang memiliki fundamental kuat dan memenuhi persyaratan. Ia menunjuk Papan Akselerasi Bursa Efek Indonesia sebagai salah satu jalur pendanaan bagi perusahaan berskala kecil dan menengah.
Menurut Bagus, sekitar 43 usaha kecil dan menengah telah memanfaatkan papan tersebut, dengan total penghimpunan dana mencapai Rp2 triliun. Angka itu merujuk pada usaha kecil dan menengah secara umum, bukan jumlah perusahaan waralaba yang telah memperoleh pendanaan.
Bagus juga menekankan bahwa pasar domestik yang kuat perlu menjadi fondasi ekspansi internasional merek lokal. Kualitas produk, sistem bisnis, kapasitas manajemen, dan standar operasional harus dipersiapkan untuk menghadapi kebutuhan pasar luar negeri.
Langkah praktis: sebelum mengajukan pembiayaan, pemilik dan calon mitra waralaba sebaiknya mencocokkan kebutuhan modal dengan kesiapan operasional, memeriksa legalitas, serta memastikan ketentuan pinjaman langsung kepada penyalur.



